Dianggap Lamban, Panwaslu Lutim Disorot Oknum Caleg

INDONESIASATU.CO.ID:

LUWU TIMUR - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) saat ini masih dirasa lamban dalam melakukan kegiatan pengawasan.

Salah satu faktor lambannya kinerja Panwaslu tersebut adalah kesalahan paradigma berpikir mereka selama ini.

Seperti yang di sampaikan oleh Suparjo, SH. Caleg dari partai Nasdem ini, saat membawakan cermah pengajian di Desa Kebun Rami, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Jumat (11/1/2019).

"Panwaslu untuk dapil 3, masih kurang maksimal kinerjanya, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti adanya tenda-tenda gratis dari caleg" katanya.

Di sela-sela acara, petugas Panwas Desa saat di temui oleh wartawan mengatakan tak sepantasnya seorang caleg mengatakan itu bukan pada tempatnya.

"Intinya Panwaslu selalu siap jika suatu waktu ada caleg yang melapor, jadi jika ada dugaan pelanggaran, Panwaslu siap menerima laporan itu selama 1 X 24 jam".tuturnya

Selama ini Panwaslu cenderung bersikap reaktif yaitu hanya bekerja saat terjadi pelanggaran.

Padahal Panwaslu seharusnya mampu mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu.

Kesalahan paradigma berpikir tersebut kemudian berimplikasi pada berbagai macam hal negatif.

Kesalahan Panwaslu dalam penanganan pelanggaran yang terjadi dalam tiap tahapan pemilu dapat mengganggu mekanisme pelaksanaan pemilu itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya anggota Panwaslu haruslah memperhatikan serta berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah yang ada di masyarakat.

Panwaslu harus mampu meminimalisasi pelanggaran terhadap undang-undang dalam pelaksanaan pemilu.

Tingginya angka pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan oleh Panwaslu bukanlah merupakan keberhasilan.

Melainkan bagaimana agar jumlah pelanggaran oleh partai politik mampu diminimalisir.

Di beberapa waktu dan tempat Panwaslu kadang terkesan sangat diskriminatif dalam mengungkap "kesalahan".

"Ada kesalahan yang hampir semua dilakukan oleh partai politik, tapi Panwaslu hanya menimpakan kesalahan pada satu partai politik saja" tambahnya. 

Oleh karena itu lembaga pengawas pemilu itu juga harus tidak boleh lepas dari kritikan, masukan, dan pengawasan pula.

Kinerja Panwaslu harus diawasi, kadang muncul kesan bahwa terdapat sisi-sisi ambisius yang dikedepankan oleh Panwaslu.

Panwaslu seharusnya tidak boleh mengungkap kesalahan orang per orang atau parpol per parpol tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.

Jangan sampai Panwaslu ini melakukan tindakan yang tergolong dalam character assassination (pembunuhan karakter) terhadap individu atau pun parpol.

Panwaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga seharusnya bisa berjalan beriringan dan bersinergi.

Tidak jarang kita temukan kasus tidak kompaknya antara Panwaslu dengan KPU sehingga saling serang di antara keduanya dan masing-masing pihak mengungkapkan tafsiran hukumnya masing-masing.

Terus kalau sudah begini terlihat ketidakprofesionalan Panwaslu selaku pengawas pemilu.

"Tugas utama panwaslu adalah mewujudkan pelaksanan pemilihan umum dengan sukses, Panwaslu adalah bukan lembaga yang mencari-cari kesalahan, tetapi merupakan lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu agar berada pada aturan dan koridor yang ada dengan menindak tegas setiap kesalahan yang diperbuat oleh partai, caleg, dan oknum mana pun yang terkait di dalamnya sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada".tutupnya. (Suhardi) 

  • Whatsapp

Berita Terkait

* Belum ada berita terpopuler.

Berita Terpopuler

* Belum ada berita terpopuler.

Index Berita